Prosedur Karantina Ikan

November 8, 2009 pukul 9:55 am | Ditulis dalam Kesehatan ikan | 1 Komentar
 

INFORMASI SEPUTAR PROSEDUR KARANTINA IKAN DI INDONESIA

 
I. Dasar Hukum Karantina Ikan
UU Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 
II Prosedur Karantina Ikan
 
1 Impor
 
2. Ekspor
  • SK Mentan No.245/Kpts/LB.700/4/1990 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup yang dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
  • SK Mentan No.470/Kpts/LB.730/8/2001 tentang Perubahan Lampiran SK Mentan No.245/Kpts/730/4/1990 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, Terakhir diubah dengan SK Mentan N0.213/Kpts/I.B.730/4/2001
 
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina
 
III. Organisasi Karantina Ikan

Unit Kerja

Alamat

Pusat Karantina Ikan (Puskari) Jl. MT. Haryono Kav. 52-53
Jakarta Selatan
Telp. (021) 79180303  Ext. 2169 Fax. (021) 79180464
E-mail : puskari@dkp.go.id
Balai Karantina Ikan Soekarno – Hatta Gedung Karantina Pertanian, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng
Telp. (021) 5507932 Fax. (021) 5506738
Wilker KI Adi Sucipto, Yogyakarta Bandara Adi Sucipto,
Yogyakarta, 55282
Telp: (0274) 583632
Wilker KI Adi Sumarmo, Solo Jl. Amarta Gedong Baru Ngabean Kartosuro, Bandara Adi Sumarmo
Po.Box 800 Surakarta
Telp: 0271) 790715 Pesawat 232 Fax: (0271) 780058
Wilker KI Tanjung  Emas, Semarang Jl. Ampena No.4
Semarang 50129
Telp : (024) 541709
Wilker KI Cirebon D/a Stasiun K.T Cirebon
Jl. Maluku 3 Cirebon
Telp : (0231) 202947
Wilker KI Husein Sastranegara, Bandung Jl. Pajajaran No.156
Telp : (022) 6015871
Wilker KI Pel Laut Panjang, Bandar Lampung Jl. Jawa No.5 Pelabuhan Laut Panjang
Bandar Lampung
Telp : (0721) 33439
Wilker KI Tanjung Priok D/a Stasiun K. Hewan Pel Laut Tj Priok
Telp : (021) 491549
Wilker KI Pel Penyeberangan Merak Jl. Raya Pelabuhan ASDP 101,
Merak
Telp :(0254) 570020
Balai Karantina Ikan Hasanuddin, Makassar Jl. Landak Baru No.7
Makassar 90135
Wilker KI Palu Jl. A.R Rahman Saleh No.15
Birobuli-Palu
Wilker KI Luwuk Bangga Jl. Gunung Tompo Tika No.20
Kampung Baru Luwuk Banggai
Wilker KI Ambon Jl. Leo Wattimena
Ambon
Wilker KI Ternate Komp. Bandar Sultan Babullah
Ternate
Stasiun KI Polonia, Medan Jl. Padang Golf Bandara
Polonia Medan 20057
Wilker KI Bandar Blang Bintang, Banda Aceh Jl. Cendana Utama No.7
Jeulingke,Banda Aceh 23114 Telp : (0651) 53705
Wilker KI Teluk Nibung Pel Laut Nibung, Tanjung Balai (A) Sumatera Utara
Telp : (0623) 95004
Stasiun KI Sultan Mahmud Badaruddin II Jl. Adi Sucipta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II,
Palembang 30155
Wilker KI ST. Thaha Jl. Garuda I Talang Bakung
Jambi 36139
Telp : (0741) 25474
Wilker KI Buluh Tumbang D/a Pos K Tumbuhan
Jl. Kapten Wiratmo
Pel Laut Tanjung Pandan 33171
Telp : (0719) 21054
Wilker KI Pangkal Pinang Jl. Koba Bandara Depati Amir
Pangkal Pinang
Telp : (0717) 434756
Wilker KI Bengkulu Jl. Ir. Rustandi Sugianto Km.13,8
Kandang- Bengkulu
Telp : (0736) 53017
Stasiun KI Juanda, Surabaya Jl. Pagesangan II/58A,
Jambangan- Surabaya Jawa Timur
Telp : (031) 8286357
Wilker KI Pel Laut Tanjung Perak Jl. Kalimas Baru No.86 Tanjung Perak
Surabaya 60000 Jawa Timur
Wilker KI Pel Ferry Ketapang-Banyuwangi Jl. Gatot Subroto, Ketapang
Banyuwangi 60000 – Jawa timur
Stasiun KI Ngurah-rai Jl. I Gusti Ngurah-rai-Tuban
Denpasar 80362
Telp : (0361) 756951
Wilker KI Benoa Jl. Ikan Tuna Raya Timur,
Benoa-Bali
Telp : (0361) 724396
Wilker KI Gilimanuk Jl. Pel Penyeberangan Gilimanuk, Jembrana
B A L I
Stasiun KI Selaparang, Mataram Jl. Balai Kota No.4
Kendari 24848
Wilker KI Bandara El Tari, Kupang Jl. Adi Sucipto,
Bandara Selaparang, Mataram 83124
Wilker Bandara M Salahuddin Bima Jl. St Salahuddin,
Polibelo, Bima – NTB 84173
Wilker KI Pel Laut Lembar Jl. Raya Pel Laut Lembar
Lombok Barat
Stasiun KI Sepinggan Jl. Marsma Iswahyudi,
Balikpapan 76115
Telp : (0542) 876348
Wilker KI Syamsuddin Noor, Banjarmasin D/a Bandara Syamsuddin Noor,
Banjar Baru 70724
Telp :(0511) 705720
Wilker KI Tjilik Riwut, Palangkaraya D/a Bandara Tjilik Riwut,
Palangkaraya
Wilker KI Juata, Tarakan D/a Bandara Juata,
Tarakan
Wilker KI Nunukan, Nunukan D/a Pel Laut Nunukan
Stasiun KI Sentani, Jayapura Jl. Komp Bandara Udara Sentani Po.Box 234,
Jayapura 99352, Papua
Telp : (0967) 592203
Wilker KI Bandara Frans Kaisiepo, Biak Jl. Prof Muh Yamin No.73,
Biak 98111
Wilker KI Bandara Jefman, Sorong Jl. Ahmad Yani No.2
Sorong
Wilker KI Bandara Mopah, Merauke Jl. Peternakan Mopah Lama Po.Box 263,
Merauke
Wilker KI Bandara Timika Jl. Yos Sudarso,
Timika 98663
Wilker KI Manokwari Jl. Banjarmasin No.3 Manokwari
Pos KI Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru Jl. Gedung Gedung Terminal Sultan Syarif Kasim II,
Pekan Baru 28284
Telp : (0761) 674626
Wilker KI Tanjung Pinang D/a Pos K.Tumbuhan Pinang
Jl. Samudera
Tanjung Pinang 2911
Telp : (0771) 21928
Wilker KI Pel Laut Bengkalis Jl. Lembaga 459A
Bengkalis 28711
Telp : (0766) 23104
Wilker KI Pel Laut Selat Panjang Jl. Terminal Tanjung Harapan
Selat Panjang 28753
Telp :(0763) 32445
Wilker KI Pel Dumai Jl. Datuk Laksamana
Telp : (0765) 438906
Wilker KI Pel Laut Pulau Bulan Jl. RE Martadinata No.16
Telp : (0778) 322120, 322835
Pos KI Tabing, Padang Jl. Prof Dr. Hamka
Gedung Terminal Bandara Tabing
Padang 25171
Telp : (0751) 674626
Wilker KI Teluk Bayur D/a Terminal Nontongga
Jl. Tanjung Priok Teluk Bayur
Wilker KI Bungus D/a Kantor Perhubungan Pel Penyeberangan Bungus Padang
Wilker KI Pos Besar D/a Bagindo Aziz Chan
Padang
Pos KI Supadio, Pontianak Bandara Supadio Pontianak 78391
Wilker KI Pel Laut Pontianak Jl. Pel Laut Pontianak
Pontianak
Wilker KI PPLB Entikong Jl. PPLB Entikong
Pos KI Samratulangi, Menado Jl. Bandara Samratulangi
Menado 95258
Wilker KI Bitung Komp. Pel Laut Bitung Jl. Ir. Soekarno No. 23 Bitung Telp : (0438) 34386
Wilker KI Gorontalo Komp. Pel Laut Gorontalo Jl. Mayor Dullah No.200
Wilker KI Menado Jl. Komp. Pel Laut Menado
Menado
Pos KI Wolter Monginsidi, Kendari Jl. Balai Kota No.4,
Kendari 24848
Wilker KI Kolaka Jl. Banteng No.76 Komp. Pelabuhan
Kolaka
Wilker KI Pel Laut Kendari Jl. Jenderal Sudirman No.76,
Kendari
Wilker KI Bau-Bau, Buton Jl. Yos Sudarso No.7,Komp. Murhun
Bau-Bau

Sumber: Depertemen Kelautan dan Perikanan, RI.

INFO PENYULUH PERIKANAN

November 8, 2009 pukul 9:46 am | Ditulis dalam MANAJEMEN AKUAKULTUR | Tinggalkan komentar

DASAR-DASAR PENYULUHAN PERIKANAN

Sumber: Pusat Pengembangan Penyuluhan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

PENGERTIAN PENYULUHAN

Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan, dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha beserta keluarganya

Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

TUJUAN PENYELENGGARAAN  PENYULUHAN PERIKANAN

  1. Memperkuat pengembangan kelautan dan perikanan, yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan
  2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
  3. Memberikan kepastian bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan kelautan dan perikanan
  4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
  5. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan kelautan dan  perikanan

PELAKU UTAMA KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

Nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan beserta keluarga intinya

Pelaku usaha  adalah perorangan warganegara Indonesia  atau  korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan

Kelembagaan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah  ikan ( pelaku utama ) adalah lembaga yang  ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

Penyuluh pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kelautan dan perikanan,  untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

PENYULUH NON FUNGSIONAL.

Pegawai negeri sipil bukan pejabat penyuluh fungsional yang ditetapkan  oleh pejabat yang berwenang untuk  melaksanakan tugas penyuluhan perikanan

PENYULUH TENAGA KONTRAK.

Tenaga profesional yang diberi tugas dan  wewenang untuk melaksanakan tugas  penyuluhan perikanan dlm suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu

PENYULUH KEHORMATAN.

Seseorang yang bukan petugas penyuluh perikanan yang karena jasanya diberi penghargaan sebagai Penyuluh Kehormatan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Wakil Masyarakat.

Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi  yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

Materi penyuluhan adalah bahan  penyuluhan dalam  berbagai bentuk yang  meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Programa  penyuluhan  adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian  tujuan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan   adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

ASAS PENYULUHAN

  • manfaat
  • kesetaraan
  • keterpaduan
  • keseimbangan
  • keterbukaan
  • kerja sama
  • Partisipatif
  • Kemitraan
  • Berkelanjutan

LUARAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan wilayah

2. Meningkatnya kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan bisnis perikanan

3. Meningkatnya kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dalam akses kepada kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi

4. Diterapkannya inovasi teknologi secara efisien dan menguntungkan

5. Terselenggaranya proses penyuluhan yang didasar kan pada azas efisien dan efektif  melalui pendekatan partisipatif

Dampak yang diharapkan

ü  Tumbuh dan berkembangannya kelembagaan bisnis perikanan dlm mendukung diversifikasi usaha atas kemampuan sendiri ( kemandirian progresif )

ü  Pelaku utama dan pelaku usaha mampu menyesuaikan dan menjamin kualitas (mutu) produk perikanan yang dipasarkan

ü  Pelaku utama dan pelaku usaha mampu mengadopsi teknologi paling mutakhir pada seluruh fungsi usaha bisnis perikanan

ü  Tumbuhnya tokoh-tokoh pembaharu bisnis perikanan setempat yang mampu mendorong kerjasama antar pelaku  bisnis dari segmen yang berbeda.

ü  Tumbuh dan berkembangnya model model penyuluhan partisipatif.

Karakteristik Sistem Penyuluhan Perikanan

1. Sistem yang digerakkan oleh  kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha

2. Sistem yang bertumpu pada kekuatan kerja  sama

3, Sistem yang bertumpu pada otonomi daerah

4. Keterpaduan program berwawasan bisnis perikanan dan kelestarian lingkungan

5. Sistem yang diwadahi oleh kekuatan  kelembagaan

6. Sistem yang dilayani oleh kesatuan korps  penyuluh perikanan

7. Sistem yang didukung oleh profesionalism  penyuluh perikanan

FALSAFAH PENYULUHAN KP

Perubahan yang diharapkan terjadi dlm pembelajaran melalui kegiatan penyuluhan :

Pengetahuan, baik jenis maupun jumlahnya

2. Keterampilan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keperluannya

3. Kecakapan dalam  berfikir untuk menyelesaikan  masalah yang dihadapi dalam kesehariannya

4. Sikap, yaitu kecenderungan untuk :

     a. Tidak berprasangka terhdp hal hal yg blm dikenal

     b. Mencoba sesuatu yang baru

     c. Mau bekerjasama dalam  penyelesaian masalah   ( berorganisasi/berkelompok)

     d. Menimbulkan sikap swadaya dan swadana

     e. Mau melestarikan/menjaga lingkungan

Kondisi pelaku utama yang harus dipahami Untuk keberhasilan pembelajaran :

  1. Pelaku utama sibuk  karena ada kegiatan yg harus dikerjakan dalam rangka mencari nafkah keluarga
  1. Pelaku utama mempunyai fikiran, padangan, keinginan dan kebiasaan yang dipengaruhi lingkungan sehari hari
  1. Perubahan apapun yg terjadi ,akan berdampak  langsung terhadap  penghidupan dan kehidupannya
  1. Pelaku utama sudah mempunyai sikap , pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dapat berakibat 

      kesulitan dalam menggerakkan terjadinya perubahan  prilaku

  1. Umumnya pelaku utama mau belajar karena ingin mencapai  keberhasilan yang lebih baik

Hal hal yang harus diperhatikan penyuluh dalam proses pembelajaran :

  1. TIDAK MENGGURUI
  2. TIDAK MENJADI “ AKHLI “
  3. TIDAK MEMUTUS PEMBICARAAN
  4. TIDAK BERDEBAT

TIDAK DISKRIMINATIF

Prinsip Pembelajaran:

1. Ada dorongan atau motivasi untuk belajar

2. Sesuai dengan keperluan/kebutuhan/ masalah yg dihadapi

3. Mudah dicerna

4. Melibatkan peserta secara aktif dalam pembelajaran ( partisipatif )

5. Ada kesempatan mencoba dan mempraktekkan

6. Membuat situasi percaya penuh kepada penyuluh

7. Ada perubahan yang positif setelah proses pembelajaran

HAL UTAMA DILAKUKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

1.Mewujudkan sistem penyuluhan perikanan yang menjamin terselenggaranya penyuluhan perikanan secara produktif, efektif dan efisien, dinamis dan profesional

2. Mengembangkan model model penyuluhan perikanan partisipatif untuk membangun kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri dan mampu menolong dirinya sendiri.

3. Menjadikan penyuluh perikanan sebagai konsultan serta mitra sejati pelaku utama dan pelaku usaha dalam pendampingan pengembangan kemampuan berusaha bisnis perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing yang akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

5.   Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

6.   Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;

7.   Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;

TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

a. Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.

 b. Melaksanaan penyuluhan , evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan
FUNGSI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
a. Memfasilitasi Proses Pembelajaran Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha;
b. Mengupayakan Kemudahan Akses Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Ke Sumber Informasi, Teknologi, Dan Sumber Daya Lainnya Agar Mereka Dapat Mengembangkan Usahanya;

c. Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan, Manajerial, Dan Kewirausahaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha;
d. Membantu Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Menumbuhkembangkan Organisasinya Menjadi Organisasi
e. Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi, Produktif, Menerapkan Tata Kelola Berusaha Yang Baik, Dan Berkelanjutan; Membantu Menganalisis Dan Memecahkan Masalah Serta Merespon Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapi Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Mengelola Usaha;
f. Menumbuhkan Kesadaran Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan; Dan
g. Melembagakan Nilai -Nilai Budaya Pembangunan Pertanian Yang Maju Dan Modern Bagi Pelaku Utama Secara Berkelanjutan.

Materi Penyuluhan Link Berikut

MATERI PENYULUHAN
Berisi
presentasi power point :
1. Indikator Kinerja dan pelaporan Penyuluh Perikanan
2. Konsepsi Minapolitan
3. Pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Perikanan
4. Dasar-dasar Penyuluhan Perikanan
5. Komunikasi yg efektif
6. Media Penyuluhan Perikanan

Unduh disini

ATERI PENYULUHAN 2

Berisi Presentasi Power Point :
1. Presentasi Power Point :
2. Dinamika Kelompok
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
4. Penyusunan Programa Penyuluhan
5. Peran Penyuluh Perikanan

Untuk mengunduh KLIK DISINI



Programa Penyuluh Perikanan

November 8, 2009 pukul 9:41 am | Ditulis dalam pakan alami | 3 Komentar
Tag:

Teknik Penyusunan Programa Penyuluhan

Menurut Undang Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Programa Penyuluhan Pertanian adalah adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan araMenurut Undang Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Programa Penyuluhan Pertanian adalah adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Selanjutnya dalam Bab VII dari undang undang tersebut mulai pasal 23 dijelaskan bahwa programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.

Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional. Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.

Programa penyuluhan disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.

Programa penyuluhan desa/kelurahan diketahui oleh kepala desa/kelurahan. Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Programa penyuluhan harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan diatur dengan peraturan menteri. Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Ada 3 hal yang mendasari penyusunan programa penyuluhan pertanian, yaitu :

1. Perencanaan program pembangunan pertanian

2. Potensi wilayah terhadap bidang pertanian

3. Aspirasi Petani

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian menuntut terjadinya dinamika proses untuk memadukan ketiga unsur tersebut diatas.

A. Perencanaan program pembangunan pertanian
Perencanaan program pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan perencanaan pembangunan pertanian yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Untuk tingkat daerah, dokumen perencanaan tersebut dibuat oleh Bappeda Kabupaten/Kota, begitu juga dengan Provinsi yakni oleh Bappeda Provinsi, serta Bappenas untuk penyusunan doumen perencanaan pada tingkat nasional.
Disamping aspek teknis, ada aspek-aspek non teknis yang mendasari perencanaan pembangunan pemerintah. Penyuluhan pertanian dalam hal ini harus mendukung suksesnya program pembangunan pertanian mengingat penyuluh pertanian pada dasarnya adalah aparatur pemerintah yang berkewajiban mensukseskan setiap program pemerintah.
Adanya program ini didasarkan adanya suatu masalah yang dijumpai di wilayah tersebut. Program tersbeut akan mencoba menjawab masalah wilayah tersebut.
Disamping itu, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pasti disertai berbagai dukungan fasilitas, mulai dari sumber dana, metode terstandar, material, yang kesemuanya akan memudahkan kerja penyuluhan pertanian.

B. Potensi wilayah terhadap bidang pertanian
Potensi wilayah merupakan kondisi agroklimat yang meliputi, iklim, ketersediaan air dan kesuburan tanah, yang mendukung dalam usaha pertanian. Potensi wilayah perlu dikembangkan sebagai salah satu sasaran programa penyuluhan pertanian karena berisi data-data kecocokan agroklimat dengan potensi pertanian di suatu wilayah. Potensi lahan diharapkan dapat menampung program-program penyuluhan pertanian tentang komoditas-komoditas yang cocok dibudidayakan di wilayah tersebut.
Penyusunan programa pertanian dengan berpedoman pada potensi wilayah tentu saja diprioritaskan pada komoditas pertanian yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat tani. Walaupun demikian, dari metode ini diharapkan dapat ditemukan komoditas potensial suatu wilayah yang belum diupayakan oleh petani tetapi memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan, utamanya dari aspek teknis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Disamping itu, analisis potensi wilayah ini juga dapat dipergunakan untuk mengetahui komoditas pertanian yang sudah terlanjur dibudidayakan oleh masyaArakat tetapi tidak memiliki kecocokan agroklimat dengan wilayah tersebut.

C. Aspirasi Petani
Aspirasi petani menjadi hal baru yang terus dikembangkan pada programa penyuluhan pertanian partisipatif. Aspirasi petani dikembangkan guna mendapatkan masalah-masalah nyata petani dalam mengusahakan usaha taninya. Metode pengembangan aspirasi petani yang sedang dikembangkan adalah kajian participatory rural appraisal (PRA) guna mendapatkangambaran nyata tentang keadaan wilayah, kehidupan, kebiasaan, kecenderungan, kebutuhan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah nyata

Sumber ; http://paknewulan.wordpress.com/2009/05/14/teknik-penyusunan-programa-penyuluhan/

Artilel ;

Penyusunan Programa Penyuluhan

RDK/RDKK

November 8, 2009 pukul 9:34 am | Ditulis dalam Kualitas Air | Tinggalkan komentar

Teknik Penyusunan RDK dan RDKK

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Lampiran 2 Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)

2. Latar Belakang
Program utama pembangunan pertanian yaitu: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. Kedua program tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan menuju Ketahanan Pangan Nasional maupun daerah, melalui tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu serta merata dengan harga terjangkau oleh seIuruh lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan program ketahanan pangan tersebut, khususnya penyediaan pangan, perlu disusun rencana/sasaran setiap tahun. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian melalui musyawarah menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang merupakan rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

RDK hendaknya dijabarkan lebih lanjut oleh kelompok tani dalam suatu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani. Pesanan berupa RDKK yang disusun melalui musyawarah anggota kelompok tani hendaknya disampaikan kepada Gabungan kelompok tani, Perusahaan Mitra (distributor pupuk dan benih) serta Perbankan (khusus untuk keperluan kredit) selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam, sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran.

Oleh karena itu penyusunan RDKK yang dilaksanakan oleh kelompok tani secara serentak dan tepat waktu merupakan kegiatan strategis, sehingga perlu suatu gerakan untuk mendorong petani/ kelompok tani menyusun RDKK.

Mekanisme penyusunan RDKK harus memperhatikan keinginan para petani, namun mengingat kemampuan petani dalam menyusun perencanaan masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing petani/kelompok dalam menyusunnya, sehingga rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dalam menjalankan kegiatan usahataninya.

3. Tujuan

Pedoman penyusunan RDK dan RDKK bertujuan:
1. Meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok;
2. Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Tersusunnya rencana kegiatan usahatani berkelompok yang baik sebagai pedoman anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan usahataninya,
2. Tersusunnya rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan permodalan sebagai pendukung kegiatan usahatani;
3. Terlaksana tugas dan fungsi penyuluh secara optimal dalam membimbing kelompok tani penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok.

4. Kata Kunci

1. Rencana Definitif Kelompok (RDK), adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk 1 (satu), yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;
2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan);
3. Penyuluhan Pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkuppertanian, perikanan, kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
5. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
6. Usaha tani, adalah usaha di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
7. Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
8. Pekebun, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
9. Peternak, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
10. Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya;
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
12. Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
13. Pemberdayaan Kelompok, merupakan upaya memfasilitasi kelompok untuk menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiri dalam mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya;
14. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan Produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan1 potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.

II. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOK (RDK) DAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)

1. Tata Cara Penyusunan RDK dan RDKK
1.1 Rencana Definitif Kelompok
Rencana Definitif Kelompok sebagai rencana kegiatan kelompok tani untuk 1 (satu) tahun yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
Rencana defenitif kelompok disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pertemuan pengurus kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK.
2. Pertemuan anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua Kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun dan menyepakati rencana kegiatannya dalam pengelolaan usahatani antara lain ; pola tanam, sasaran areal tanam, sasaran produksi, sarana produksi dan permodalan, teknologi usahatani, jadwal kegiatan, pembagian tugas.
3. RDK dituangkan dalam bentuk format (terlampir) yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan menjadi pedoman bagi anggota kelompok tani dalam menyelenggarakan kegiatan usahataninya.

1.2 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN. Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacu kepada RDK masing-masing kelompok dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pertemuan pengurus kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK.
2. Pertemuan anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua Kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu) yang akan dibiayai secara swadana maupun kredit dari tiap anggota kelompok tani. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN. RDKK selesai paling lambat 1 bulan sebelum jadwal tanam.
3. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh Ketua kelompok tani yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.

2. Materi RDK dan RDKK
2.1 Rencana Definitif Kelompok (RDK)
Materi RDK meliputi:
1) Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan :
a. Aspek teknis, meliputi; agroekosistem dan teknologi;
b. Aspek ekonomi, meliputi ; permintaan pasar, harga, keuntungan usahatani;
c. Aspek sosial, meliputi ; kebijakan pemerintah, kerja sama kelompok tani dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
2) Sasaran areal tanam dan produksi didasarkan atas;
a. Potensi wilayah kelompok tani;
b. Produktivitas dari masing-masing komoditi;
c. Kebutuhan konsumsi anggota kelompok dan permintaan pasar.
3) Teknologi usahatani,
a. Ketersediaan teknologi;
b. Rekomendasi teknologi;
4) Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas;
a. Luas areal usahatani kelompok tani;
b. Teknologi yang akan diterapkan;
c. Kemampuan permodalan anggota kelompok tani;
5) Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan usahatani;
6) Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan kelompok.

2.2 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Materi RDKK terdiri dari :
1) Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan
2) Perhitungan kebutuhan:
a. benih
b. pupuk
c. pestisida
d. biaya garap dan pemeliharaan
e. biaya panen dan pasca panen
3) Jadwal penggunaan sarana produksi (sesuai kebutuhan lapangan)

Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana dan kredit.

III. MEKANISME PELAKSANAAN RDKK

1. Mekanisme Pengajuan RDKK
Proses pengajuan RDKK baik swadana maupun kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1) RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), Lembar pertama disampaikan kepada GAPOKTAN sebagai pesanan sarana produksi pertanian dan permodalan, lembar ke-2 sebagai arsip penyuluh dan lembar ke-3 untuk arsip kelompok tani;
2) GAPOKTAN mengkompilasi RDKK dari kelompok tani dan menyampaikan hasilnya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan;
3) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan melakukan verifikasi terhadap kompilasi RDKK dari GAPOKTAN sebelum diteruskan ke KPPKP atau Dinas Pertanian, apabila terdapat ketidaklengkapan RDKK tersebut dikembalikan ke GAPOKTAN untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan meneruskan RDKK yang telah diverifikasi ke KPPKP atau Dinas Pertanian rangkap 2 (dua);
4) KPPKP atau Dinas Pertanian meneruskan setiap RDKK yang disampaikan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan ke unit pelayanan sarana produksi dan permodalan (distributor sarana produksi dan perbankan) setelah disetujui Pelaksana Kegiatan di KPPKP atau Dinas Pertanian. Disamping itu KPPKP atau Dinas Pertanian mengkompilasi RDKK yang telah masuk.

2. Mekanisme Penyaluran Sarana Produksi Pertanian dan Permodalan
2.1 Sarana Produksi Pertanian
Penyaluran sarana produksi dilakukan oleh distributor yang ditunjuk, langsung ke GAPOKTAN dengan tahapan sebagai berikut:
1) Atas dasar kompilasi RDKK yang diterima dari POSKO III, distributor menyusun rencana dan jadwal penyaluran sarana produksi dan selanjutnya dikonfirmasikan ke GAPOKTAN;
2) GAPOKTAN menginformasikan rencana dan jadwal penyaluran yang telah disepakati ke masing-masing POKTAN;
3) Atas dasar informasi GAPOKTAN, POKTAN menyiapkan anggotanya untuk menerima sarana produksi sesuai jadwal ditetapkan dan memenuhi kreteria 6 (enam) tepat.
Apabila Gapoktan belum mampu sebagai penyalur saprodi dapat bekerja sama dengan kios resmi yang sudah ada.

2.2 Permodalan
1) Penyalur kredit yang ditunjuk (perbankan) memverifikasi RDKK yang diterima dari POSKO III selanjutnya menyusun rencana dan jadwal pencairan kredit yang dikonfirmasikan ke GAPOKTAN;
2) Penyaluran dana kredit melalui GAPOKTAN, untuk selanjutnya menyelesaikan transaksi pengadaan sarana produksi dengan distributor. Dana kredit di luar sarana produksi diserahkan langsung kepada anggota kelompok melalui kelompok tani.

Teknis penyaluran sarana produksi dan permodalan diatur tersendiri bersama instansi terkait.

IV. GERAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RDK/ RDKK

1. Persiapan Penyusunan RDK dan RDKK
1) Sosialisasi manfaat dan kegunaan RDK bagi para petani, stakeholders lainnya untuk peningkatan dan pengembangan usaha tani;
2) Inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha tani di masing-masing wilayah;
3) Meningkatkan kemampuan pendamping ( penyuluh, kepala desa, tokoh masyarakat setempat);
4) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam menyusun RDK dan RDKK.

2. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKK
1) Penyusunan RDK dilaksanakan secara serentak pada hari Krida Pertanian (Juni-Juli ) untuk perencanaan usaha tani musim tanam Oktober-Maret dan musim tanam April-September;
2) Penyusunan RDKK selesai dilaksanakan pada Bulan Agustus untuk kegiatan Musim Tanam Oktober-Maret dan Bulan Pebruari untuk kegiatan musim tanam April-September, kemudian disampaikan kepada GAPOKTAN;
3) Penyampaian RDKK ke GAPOKTAN sampai realisasi penyaluran sarana produksi dan kredit dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan;
4) Penyaluran masing-masing jenis sarana produksi disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
5) Pelaksanaan kegiatan usaha tani dilaksanakan secara gerakan bersama dalam kelompok sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam RDK.

V. SUPERVISI DAN EVALUASI

1. Supervisi
Supervisi diselenggarakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan, untuk memperlancar penyusunan RDK/RDKK serta gerakan-gerakannya mencapai sasaran yang diharapkan. Supervisi dilakukan secara bertingkat, yaitu :

1) Tim Supervisi Pusat melakukan supervisi ke Provinsi dalam rangka memantau sampai seberapa jauh penyusunan RDK/ RDKK dilaksanakan, permasalahan yang ada, serta saran pemecahannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2) Tim supervisi provinsi melakukan supervisi ke kabupaten/kota dan kecamatan;
3) Tim supervisi kabupaten/kota melakukan supervisi ke kecamatan, desa dan kelompok tani;
4) Pembinaan gerakan penyusunan RDK/ RDKK dilakukan oleh :
a. Camat selaku Ketua Posko IV melakukan pembinaan agar gerakan penyusunan RDK/RDKK diwilayahnya berjalan lancar;
b. Anggota Posko IV lainnya membina GAPOKTAN yang ada diwilayah kerjanya sesuai Tupoksi masing-masing;
c. Penyuluh Pertanian membimbing penerapan teknologi usaha tani yang dianjurkan.

Tim supervisi di masing-masing tingkatan ditetapkan oleh Ketua POSKO.

2. Evaluasi dan Pelaporan
Evalusi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan yang timbul dalam penyusunan serta pelaksanaan gerakan-gerakan RDK dan RDKK sebagai bahan perbaikan perencanaan dimasa yang akan datang.

Sumber : http://andhen09.blogspot.com/2010/07/teknik-penyusunan-rdk-dan-rdkk.html

Peta Wilker dan Monografi

November 8, 2009 pukul 9:25 am | Ditulis dalam Manajemen Pakan | 1 Komentar

KARAKTERISTIK LAHAN DAN IKLIM

KECAMATAN           KONGBENG

TAHUN   2011

KEADAAN   :

1.  PH. Tanah     Kemasaman antara 4,5 – 5

2.  Kemiringan lahan  Bergelombang kurang lebih 8 %

3.  Ketringgian tempat  60 m dari permukaan air laut

4.  Curah hujan perbulan  Bulan basah lebih dari 100 mm

Bulan kering kurang dari 10 mm

5.  Drainase     Buruk

TOPOGRAFI

Kecamatan Kongbeng memiliki tinggi kurang lebih 60 meter dari permukaan air laut, dengan topografi datar sampai bergelombang, kemiringan lahan kurang dari 8 %.

TANAH DAN IKLIM

Jenis tanah dikecamatan Kongbeng  umumnya didomonasi podsoloik merah kuning dengan PH antara 4,5  -  5 dengan tingkat kesuburan tanahnya sedang, dan kedalaman lapisan tanah atas kurang lebih20 cm.

Beriklim tropis basah dengan type i8 klim B, suhu udara berkisar 28oC sampai 35oC.

Curah hujan rata-rata setiap bulan  163,3 mm.

Bulan basah lebih dari 100 mm

Bulan kering kurang dari 10 mm

Keadaan drainase buruk.

KUALITAS AIR

Dari hasil monitoring lapangan dari Tim Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001 diperoleh data sebagai berikut Suhu: 25-30oC, pH: 6-5-7,5, Do (Disolved Oxygen), : 1,5-3 mg/l NH3 (Ammoniak) : 0,5 mg/l NO2 (Nitrit) : tidak terdeteksi, Kecerahan 15-20 cm dan Warna air Kecoklatan, Kuning Keruh dan agak hijau.

KOMODITAS PERIKANAN

Dari hasil monitoring lapangan diperoleh beberapa data komoditas perikanan air tawar yang banyak dikembangkan di kecamatan kongbeng antara lain Ikan Mas, Nila Hitam, Nila merah, Lele dumbo dan Patin yang banyak dikembangkan di Kolam tanah tadah hujan, Rawa, Embung dan sugai (Keramba).

LOKASI BUDIDAYA

Lokasi budidaya Ikan  dikecamatan kongbeng tersebar di beberapa Desa  melipiputi Desa Marga Mulia, Sidomulyo, Kongbeng Indah, Suka Maju, Makmur Jaya, Miau Baru, dan Sri Pantun sedangkan untuk perikanan tangkap hanya di desa Miau Baru.

INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

Untuk sementara waktu industri penggolahan ikan secara rumah tangga belum ada

PASAR TRADISIONAL

Untuk pemasaran hasil perikanan terdapat di 2 lokasi di Desa Marga Mulia dan Wanasari adapun beberapa komoditas perikanan yang dipasarkan antara lain Ikan Mas, Nila, Lele, Patin, Gabus, Mujair, Baung, Tongkol, Kembung, Biji Nangka, Cumi, Kakap, Kepiting Udang Galah, Udang Windu, Kerang-kerangan sebagaian ikan didatangkan dari TPI Samarida, Bontang dan Berau dan di beberapa sentra budidaya dan penagkapan ikan  di Kecamatan Kong Beng.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.009 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: